Kejaksaan Agung Minta Tambahan Anggaran 2021

Kejaksaan Agung Minta Tambahan Anggaran 2021

Kejaksaan Agung Minta Tambahan Anggaran 2021 – Kejaksaan Agung meminta anggaran tambahan 2021 sebesar Rp2,5 miliar dengan pagu indikatif 2021 Rp6,9 miliar untuk DPR. Dana itu akan dibelanjakan sebagai penanganan kasus umum dan ditangguhkan HAM.

Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Bambang Sugeng Rukmono menambahkan anggaran yang diperlukan untuk program manajemen dukungan, seperti peningkatan fasilitas dan prasana aparatur Kejaksaan Agung.

Selain itu, juga digunakan untuk kegiatan pemeliharaan dan penanganan perkara umum. “Kemudian untuk penanganan dan penyelesaian perkara khusus, melawan HAM yang perlu dan perkara tindak lanjutkan melawan perkara perdata dan tata usaha negara,” pungkas dia, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu

Dikutip dari situs Kementerian Keuangan, pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian / lembaga untuk pengaduan dalam perencanaan kerja (renja) kementerian / lembaga.

Jumlah anggaran tersebut masih menunggu pengembangan dalam proses pembahasannya.

Diketahui, Kejagung masih memegang sedikitnya 13 kasus HAM berat yang terjadi di masa lalu. Berbagai pihak mengkritisi Korps Adhyaksa sebab tak jelas soal kasus-kasusnya.

Contoh, kasus penculikan aktivis 1997/1998, Tragedi Trisakti. Berkas kasus-kasus itu bolak-balik tidak jelas di antara dua pihak yang punya kewenangan memproses kasus HAM, Komnas HAM dan Kejagung.

Yang terbaru, Kejagung merilis dokumen HAM Paniai berdarah ke Komnas HAM. Selain itu, Jaksa Agung ST. Burhanuddin juga menyampaikan Kasus Semanggi bukan menggantikan HAM yang berat akan menyelesaikannya jika berkas perkara memenuhi persyaratan.

Pada rapat yang sama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meminta tambahan anggaran 2021 sebesar Rp3,1 miliar dengan pagu indikatif 2021 Rp15,3 miliar.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengajukan anggaran tambahan untuk pemenuhan anggaran kerja yang dilakukan zona integritas, kebutuhan peningkatan kapasitas teknik pemasyarakatan, serta pemenuhan sarana dan prasarana satuan tugas.

“Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan peralatan perkantoran, pembuatan peraturan perundangan tentang pemerintahan publik perundangan untuk pemerintah, pemenuhan HAM, untuk membangun gedung perkantoran dan jaringan informasi hukum karena tidak perlu,” ujar dia.

Sementara itu, Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Eddy menyampaikan pihaknya meminta tambahan anggaran 2021 sebesar Rp31,1 miliar dengan pagu indikatif Rp100,5 miliar.

Tujuannya, belanja barang, pembayaran dan penyidikan, pemenuhan Satgaswil Densus 88 Antiteror, Kaporlap, pengamanan PON, mengadakan acara pertemuan polwan sedunia, hingga pengamanan acara Moto GP serta Piala Dunia U-20. setoran idn poker melalui pulsa indosat

“Belanja modal seperti fasilitas dan bahanil,” tambahnya.

Menyikapi semua yang diminta tersebut, Ketua Komisi III DPR Herman menyampaikan permohonan tambahan anggaran yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Komisi III DPR yang lalu diajukan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Berdasarkan hasil persetujuan anggaran ini, kita akan dibawa dalam rapat internal Komisi III keputusan rapat internal akan kami sampaikan ke Badan Anggaran untuk disinkronisasikan,” ungkap Herman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *