Ancaman PHK Bayangi Karyawan Restoran

Ancaman PHK Bayangi Karyawan Restoran

Ancaman PHK Bayangi Karyawan Restoran, – Wabah COVID-19 yang dipicu virus corona menjadi biang keladi, omzet penjualan menurun hingga 80 persen. Akibatnya, perusahaan tak mampu lagi menanggung semua biaya operasional gerai.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, tidak setuju dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang memutuskan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total seperti sebelum masa transisi pada Senin, 14 September 2020, mendatang.

Jika hal ini terjadi, menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan restoran.

“Ini masalah daya tahan ya gitu. Yang daya tahannya tidak kuat dia melakukan efisiensi dengan cara melakukan pengurangan tenaga kerja,” katanya kepada http://katerinefrancisetsespeintres.com/, Kamis.

Ancaman (PHK) tak hanya membayangi para pekerja di Indonesia. Sejatinya, kondisi serupa terjadi di negara lain. Hal ini dipicu melesunya kegiatan ekonomi akibat pandemi Virus Corona (Covid-19) yang terjadi sejak awal 2020.

Badai resesi terbayang di depan mata, meski pandemi COVID-19 tak diketahui kapan akan berlalu. Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah 3,3 miliar, atau 2,67 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja.

Saat new normal saja, tenaga kerja tidak bisa diserap seratus persen

Dia menjelaskan, pada saat adaptasi kenormalan baru alias new normal saja, pengusaha restoran tidak dapat menyerap penuh tenaga kerja. Apalagi, jika PSBB kembali diberlakukan.

“Penyerapan tenaga kerja belum maksimal, lihat aja di mal sepi restorannya. Sudah dibuka saja 60 persen, 20 persen gak ada yang masuk mal,” tegasnya. Kendati begitu, dia belum dapat membeberkan berapa jumlah karyawan restoran yang sudah di PHK dan dirumahkan.

Harapan pengusaha restoran pada pemerintah

Dia berharap dengan adanya kebijakan ini, pemerintah memeprhatikan nasib pengusaha dengan cara memberikan sejumlah relaksasi yang selama ini belum diberikan dalam mengurangi beban operasional.

“Bisnisnya kan pasti gak jalan, beban pengusaha tolong dihilangkan dong. Jangan pemerintah mengambil kebijakan pajak ditarik juga sementara bisnis gak jalan, ujarnya.

Meminta pemerintah lebih cermat dalam memberikan BLT

Dengan kondisi seperti ini, kata dia, pemerintah seharusnya lebih cermat dalam menyalurkan BLT sehingga dapat tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah harus mengevaluasi kembali mekanisme pemberian BLT kepada rakyat miskin.

“Angka kemiskinan yang didapat jangan hanya dari tahun ke tahun, tapi juga harus melihat peningkatan angka kemiskinan akibat orang yang tidak bekerja lagi sejak adanya kegiatan PSBB saat ini,” ujarnya.