Mulai 1 April Pelanggan Amazon dkk Di kenai Pajak 10 Persen

Mulai 1 April Pelanggan Amazon dkk Di kenai Pajak 10 Persen

5ebe7ccbf18ef - Mulai 1 April Pelanggan Amazon dkk Di kenai Pajak 10 Persen

Mulai 1 April Pelanggan Amazon dkk Di kenai Pajak 10 Persen – Di lansir dari cipoline.info, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menunjuk empat perusahaan internasional berbasis digital sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atas produk dan layanan yang mereka jual kepada pelanggan Indonesia.

Salah satu perusahaan yang di tunjuk sebagai pemungut PPN PMSE adalah Amazon.com.ca. Yang sudah di dirikan oleh miliarder Jeff Bezos. Sementara, tiga perusahaan terpilih lainnya adalah Image Future Investment (HK) Limited, Dropbox International Unlimited, dan Freepik Company S.L.

“Dengan penunjukkan ini maka sejak 1 April 2021 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN. Pemungutan in berlaku atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Neilmaldrin Noor, melalui keterangan tertulis.

Beliau menjelaskan bahwa, jumlah PPN yang harus di bayar oleh para pelanggan adalah sebesar 10 persen dari harga sebelum pajak. Lalu, keterangan itu harus di cantumkan pada kuitansi atau invoice yang di terbitkan sebagai bukti pemungutan PPN.

Kemudian, sudah berapa banyak perusahaan yang di beri kewenangan untuk memungut PPN ini dari produk digital yang di jualnya?

1. Total perusahaan yang di izinkan memungut pajak menjadi 57 badan usaha

Di kutip dari oakleysunglassessale.name/, DJP Kemenkeu mengatakan bahwa, dengan bertambahnya empat perusahaan tersebut, maka jumlah total perusahaan pemungut PPN PMSE menjadi 57 badan usaha. Neilmadrin mengatakan, DJP terus melakukan identifikasi dan sosialisasi kepada sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia.

“Di harapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang di tunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan bertambah,” ujar Neilmadrin.

2. Amazon di minta memungut pajak karena transaksinya lebih dari Rp600 juta per tahun

Layanan Amazon di kenai pungutan pajak merupakan bagian dari kebijakan pemberlakuan pajak digital. Mengutip situs resmi DJP, layanan digital juga di kenai pajak untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha serta meningkatkan penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian meneken bahwa, PMK Nomor 48/PMK.03/2020 mengenai pelanggan atau konsumen layanan digital bakal di kenai PPN sebesar 10 persen.

DJP juga mengatakan bahwa, aturan itu sudah di berlakukan sejak Juli 2020 lalu. Mereka menunjuk perusahaan digital untuk memungut pajak hanya terbatas kepada pelaku usaha yang telah memiliki kesiapan infrastruktur untuk di pungut pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 di jelaskan bahwa, pelaku PMSE wajib menarik PPN kepada konsumennya. Hal ini berlaku apabila nilai transaksi lebih dari Rp600 juta dan jumlah traffic sebanyak 12.000 dalam setahun.